Kementerian Komdigi Tegur YouTube soal Konten Promosi Live Streaming Vape Libatkan Anak

Intrend.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tegur Youtube melalui Surat Teguran Pertama. Langkah itu muncul setelah pemerintah menemukan siaran langsung yang mempromosikan produk rokok elektronik atau vape dengan melibatkan anak-anak.

Kementerian Komdigi tegur dan meminta YouTube segera meninjau dan mengambil tindakan terhadap konten tersebut. Platform itu juga harus memberikan klarifikasi mengenai langkah yang sudah dan akan dilakukan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai pelibatan anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius.

“Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital,” kata Meutya melalui laman resmi Komdigi, Minggu 2 Agustus 2026.

Konten Promosi Vape Jadi Sorotan

Teguran Kemkomdigi muncul setelah pemerintah menemukan konten promosi vape dalam siaran langsung kreator YouTube Muhammad Jannah alias Bigmo. Konten tersebut diduga melibatkan anak di bawah umur.

Kemkomdigi kemudian meminta YouTube melakukan peninjauan dan penindakan. Pemerintah juga meminta platform memperkuat moderasi secara proaktif terhadap konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak.

Permintaan itu mencakup konten promosi produk rokok elektronik. YouTube juga diminta mempercepat penanganan konten serupa.

Selain itu, Kemkomdigi meminta sistem deteksi dan pembatasan usia berjalan efektif. Tujuannya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

“Kami meminta platform bertindak cepat. Ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan anak-anak dijadikan sarana promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” ungkap Menteri Meutya.

YouTube Diberi Waktu Tiga Hari

Kemkomdigi memberikan waktu paling lambat tiga hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Surat teguran ini menjadi bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kemkomdigi menyebut mekanisme tersebut mengacu pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika YouTube tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan, pemerintah dapat mengambil langkah administratif berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sanksi dapat mencakup teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

“Pemerintah mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Namun, apabila kewajiban untuk melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar tidak dijalankan, kami tidak akan ragu menerapkan langkah penegakan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Meutya.

Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Teguran terhadap YouTube datang di tengah penguatan kebijakan perlindungan anak di ruang digital. “Perlindungan anak di ruang digital merupakan prioritas pemerintah yang membutuhkan komitmen bersama dari platform digital, kreator konten, orang tua, dan seluruh masyarakat,” kata Meutya.

Pemerintah sebelumnya menerapkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan tersebut mewajibkan platform digital memperkuat perlindungan anak dan menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia.

Kemkomdigi juga telah meminta platform digital menjalankan langkah nyata untuk melindungi anak. Pada Juni 2026, pemerintah menyebut sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS.

Dalam kasus terbaru ini, Kemkomdigi kembali menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah.

Platform digital, kreator konten, orang tua, dan masyarakat juga punya peran penting. Pemerintah ingin ruang digital tetap terbuka, tetapi tidak menjadi tempat yang memungkinkan anak dieksploitasi untuk kepentingan promosi.

Kementerian Komdigi yang tegur Youtube kini memastikan memperkuat pengawasan terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak. Platform juga dituntut menjalankan moderasi secara cepat dan bertanggung jawab. (*)