Keterangan Pejabat Usai Kerusuhan di Kabupaten Pohuwatu Gorontalo

INTREND.ID – Sejumlah pejabat teras di Pemerintahan Provinsi Gorontalo menanggapi adanya aksi kerusuhan di Kabupaten Pohuwatu, pada Kamis 21 September 2023.

Penjabat atau Pj. Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menyatakan dirinya menyesalkan kerusuhan di Kabupaten Pahuwato yang terjadi terutama atas adanya pembakaran kantor Bupati Pohuwato dan perusakan kantor DPRD Pohuwatu yang merupakan fasilitas pemerintah.

Pembakaran dan perusakan kantor pemerintah dalam kerusuhan di Kabupaten Pahuwato itu diduga dilakukan kelompok saat unjuk rasa penambang di Kabupaten Pohuwato.

“Aksi tersebut harusnya tidak dilakukan, karena hanya akan merugikan masyarakat,” ucap Ismail Pakaya Kamis malam, 21 September 2023 saat meninjau lokasi dilansir dari ANTARA.

Ismail Pakaya menyatakan pihaknya juga telah rapat terbatas membahas kerusuhan di Kabupaten Pahuwato dengan Kapolda Gorontalo Irjen Angesta Romano Yoyol, Danrem 133/NW Brigjen TNI Totok Sulistyono dan Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga.

“Saya terus terang saja menyesalkan adanya perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa. Sudah dilakukan upaya dialog oleh Pak Kapolda, ternyata massa aksi tidak bersedia dan melakukan perusakan,” ujar Ismail Pakaya.

Ismail Pakaya menerangkan perusakan yang terjadi dalam kerusuhan di Kabupaten Pahuwato hanya akan merugikan masyarakat. Pasalnya, kantor Bupati adalah pusat layanan, pusat pemerintahan yang dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat.

“Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas dia.

Karena itu, Ismail Pakaya meminta warga Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Marisa untuk tidak terpengaruh dengan isu liar dalam situasi seperti ini. Ismail Pakaya meminta warga agar berpikir dengan tenang dengan tidak mengedepankan emosi.

“Dalam situasi seperti ini harus berpikir secara tenang, tidak mengutamakan emosi. Kami berharap mereka mereka yang melakukan provokasi, perusakan dan pembakaran kantor Bupati untuk dilakukan langkah-langkah hukum,” tegas dia.

Ismail Pakaya akan bermalam di ujung barat Gorontalo itu sambil memastikan kondisi keamanan kondusif hingga esok hari.

“Saya akan ada di tempat ini sampai dengan besok untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban di Marisa (ibu kota kecamatan),” tuturnya.

Dia mendorong Bupati dan semua pegawai tetap melakukan pelayanan pemerintah, sosial dan kemasyarakatan esok hari meski bangunan kantor hangus terbakar. Ia memilih menginap untuk memastikan semua layanan berjalan dengan beberapa opsi.

Selain itu, Ismail Pakaya akan memastikan pelayanan pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato tetap berjalan stabil.

“Pascakerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor bupati, kami pastikan jalannya pemerintahan daerah termasuk pelayanan publik di kabupaten ini tetap berjalan normal,” kata Ismail Pakaya dikutip ANTARA, Kamis, 21 September.

Dirinya juga telah menginstruksikan kepada Bupati Pohuwato untuk tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat seperti biasanya. Karena kantor Bupati Kabupaten Pohuwato telah dibakar dan tidak dapat digunakan, Ismail Pakaya menyarankan bupati segera mencari gedung alternatif lain yang bisa ditempati sementara.

“Walaupun terganggu namun tidak secara keseluruhan mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pemprov Gorontalo, menurut Ismail Pakaya, siap mendukung bupati dan jajaran pemerintah daerah di Pohuwato, untuk melaksanakan pelayanan tersebut.

“Malam ini sampai besok saya bersama Pak Kapolda, Pak Danrem 133 Nani Wartabone, masih bersama masyarakat untuk menjamin ketertiban dan keamanan di Marisa, Kabupaten Pohuwato,” kata Gubernur.

Hingga Kamis malam, pihak Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato terus mendata objek vital yang dirusak dan dibakar massa dan total kerugian yang dialami setelah kerusuhan.

“Walaupun sebenarnya saya ada acara penting lainnya, tetapi ini lebih penting, sehingga saya harus tetap tinggal di sini bersama-sama dengan Pak Kapolda dan Danrem,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyebut sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor bupati, kantor DPRD dan rumah dinas bupati rusak akibat ulah sekelompok orang pada demonstrasi di Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

“Insyaallah kami besok akan apel. Seperti disampaikan Gubernur pelayanan tetap akan dilakukan. Mungkin besok kami akan berkantor di kantor bersama,” kata Saipul Mbuinga.

Saipul Mbuinga menyatakan belum dapat memastikan kerugian dari aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis itu. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan tidak ada pegawai yang menjadi korban.

Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo Irjen Agesta Romano Yoyol memastikan keamanan di Pohuwato hingga malam hari sudah kondusif. Pihaknya menyebut ada penambahan personel pengamanan dari Polda Gorontalo.

“Sampai sekarang belum bisa kita katakan ada provokator, berapa yang diamankan belum bisa kita sampaikan. Ada sebatas saksi, memprovokasi dan melakukan. Nanti akan kita sampaikan,” ucap Kapolda.

Sementara itu, Aktivis Gorontalo, Paris Djafar menanggap terjadinya demo para penambang di Kabupaten Pohuwato berakhir ricuh karena skema pengamanan dari kepolisian.

Menurut Paris, skema yang diterapkan Kapolda Gorontalo tidak didasarkan untuk mencari solusi. Namun, kata Paris, skema pendekatan dengan cara kekerasan.

Paris menyatakan melalui siaran pers yang diterima KontrasID, bahwa kerusuhan diakibatkan oleh karena skema penyelesaian semua problem tambang rakyat yang tidak didasarkan untuk mencari solusi.

“Sebagai aktivis Gorontolo rasa prihatin atas insiden demo ricuh di kabupaten Pohuwato sampai berujung pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Pengrusakan Kantor DPRD dan juga pengrusakan fasilitas umum lainnya. Semua ini diakibatkan oleh karena skema penyelesaian semua problem tambang rakyat yang tidak didasarkan untuk mencari solusi tapi justru menitikberatkan pada pola pendekatan “tangan besi”,”” ucap Paris lewat pres riiisnya yang diterima Kontras.id, Kamis 21 September 2023.

Menurut Paris, pihaknya menilai penertiban para penambang sejak awal sangat janggal saat pertama kali dipimpin langsung oleh Kapolda.

“Sampai hari ini proses hukumnya hilang entah kemana. Yang terinformasi perkara tersebut diam oleh karena adanya sesuatu. Yang sebelumnya dibeberapa aktivitas warga penambang pun terindikasi ada permintaan kontribusi. Bahkan jauh sebelum kejadian ricuhnya aksi penambang pohuwato dibeberapa kesempatan sudah terjadi penyampaian aspirasi oleh para penambang yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab oleh semua pihak untuk diselesaikan,” tulis Paris.

Pembakaran kantor Bupati Pohuwato merupakan dampak aksi unjuk rasa sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Ahli waris Pohuwato. Mereka menuntut tali asih tanah dari PT Pets selaku perusahaan tambang.

Selain kantor bupati yang terbakar, fasilitas lain ikut dirusak yakni kantor DPRD, rumah dinas bupati dan kantor perusahaan tambang PT Pets. Pemerintah belum menghitung total kerugian dari aksi tersebut.

Aksi unjuk rasa di Pohuwatu bermula saat warga mendatangi kantor perusahaan pertambangan. Di sana, pihak terkait tidak menemui pihak demonstran. Hal ini yang memicu pengerusakan di kantor tersebut.

Aksi warga lalu dilanjutkan mendatangi kantor DPRD. Tujuannya adalah pihak anggota dewan dapat mendengarkan dan memberikan solusi atas tuntutan mereka yang meminta ganti rugi lahan. Namun, pimpinan DPRD Pohuwato tidak berada di tempat sehingga massa emosi dan melakukan perusakan.

Massa melanjutkan ke kantor Bupati Pohuwato untuk menyampaikan aspirasi mereka dan berharap dapat bertemu dengan bupati.

Tapi, lagi-lagi massa tidak bertemu dengan Bupati Pohuwato sehingga massa emosi lalu melakukan perusakan hingga membakar kantor bupati. ***