Youtube Bakal Hapus Konten Yang Mengganggu Proses Demokrasi di Indonesia
INTREND.ID – YouTube bakal hapus konten-konten yang mengandung hal-hal membahayakan pengguna lainnya. Kebijakan ini berdasarkan kebijakan semua layanan Google.
YouTube sendiri telah menetapkan kebijakan tersebut dalam layanan pedoman komunitas.
Kebijakan tersebut merupakan komitmen YouTube untuk mendukung proses demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 mendatang.
Menurut keterangan Head of Government Affairs and Public Policy di YouTube, Danny Ardianto, pihaknya akan melarang konten-konten yang berisiko serius dan membahayakan pengguna lainnya.
Danny Ardianto mencontohkan konten yang berpotensi mengganggu pemilu seperti misinformasi pemilu yang berkaitan dengan klaim tidak benar terkait kandidat tertentu.
“Contoh, kebijakan tentang misinfomasi Pemilu di mana kami melarang konten yang memiliki risiko serius dan membahayakan. Contohnya, konten yang dapat mengganggu proses demokrasi atau klaim tidak benar tentang calon kandidat,” kata Danny dalam sambutan di acara #YukPahamiPemilu di Chubb Square, Jakarta, Rabu 20 September 2023 dikutip dari warta ekonomi.
Danny Ardianto juga mengakui, saat pedoman komunitas pengguna melanggarnya, YouTube akan memberi sanksi berupa pemblokiran, penghapusan, hingga membatasi konten-konten pengguna tersebut.
Menurut Danny Ardianto, pada kuartal pertama tahun 2023, YouTube sudah hapus lebih dari 6 juta video yang terdeteksi menggunakan teknologi machine learning. Sementara di Indonesia sendiri, YouTube telah menghapus 350 ribu video pada kuartal pertama.
“Dari video yang dihapus, lebih dari 93 persennya, pertama kali dideteksi oleh mesin, di Indonesia sendiri sudah lebih dari 350 ribu video dihapus pada kuartal pertama 2023. Secara global dari jumlah total video yang dihapus 69 ribu di antaranya dihapus karena melanggar kebijakan misinfomasi,” tegasnya.
Danny Ardianto juga menerangkan tentang penyaringan konten misinfomasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihaknya. Oleh karena itu, YouTube menggandeng berbagai institusi di seluruh dunia untuk mengoptimalkan kebijakan pedoman komunitas.
Pada awal tahun 2023, Danny Ardianto nyatakan secara global YouTube telah menghapus lebih dari 43 ribu konten yang melanggar pedoman komunitas lewat pelapor prioritas yang berasal dari mitra institusi di seluruh dunia.
“Kami memiliki program pelapor prioritas di YouTube yang bekerja sama dengan berbagai institusi di seluruh dunia untuk melaporkan konten yang melanggar kebijakan pedoman di komunitas kami,” paparnya.
“Di Indonesia sebagian besar mitra ini, telah hadir bersama di ruangan ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kemitraan jangka panjang dan kontribusinya selama ini,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam menyebut bahwa pihaknya bersama YouTube Indonesia berkomitmen mendukung proses demokrasi di Indonesia pada Pemilu di 2024 mendatang.
“Misi utama kami untuk mengorganisasikan informasi dunia agar bermanfaat dapat diakses secara universal. Google dan YouTube berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi di seluruh dunia termasuk Indonesia,” kata Putri. ***
