Link Tender Big Data Nasional Kominfo Senilai Rp61,3 Miliar
InTrend.ID – Update dari Kementerian Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah terkait adanya link tender Big Data Nasional atau tender proyek penyediaan layanan Big Data Nasional.
Tender proyek penyediaan layanan Big Data Nasional itu senilai total maksimal Rp 61,3 miliar.
Adapun nilai harga perkiraan sendiri (HPS) atau harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian serta berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tercantum sebesar Rp31,2 miliar.
Kominfo merilis tender proyek Big Data Nasional situs LPSE Kominfo. Nama tender proyek Big Data Nasional itu adalah Penyediaan Layanan Sistem Big Data Nasional.
Tender itu memiliki kode 33020683. Berikut ini link tender Big Data Nasional di LPSE Kominfo.
https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/lelang/33020683/pengumumanlelang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Proyek ini berada pada satuan kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo.
Anggaran yang dipakai berasal dari APBN 2022.
“Sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” demikian keterangan Kominfo yand ada di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kominfo.
“Nilai pagu paket Rp 61.311.545.000 (Rp 61,3 miliar). Nilai HPS paket Rp 31.297.236.990 (Rp 31,2 miliar),” tulis Kominfo dalam situs LPSE-nya.
Panitia lelang menuliskan proses pendaftaran tender akan berada dalam jangka waktu enam hari. Proses ini dimulai sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2022.
Pada 10 Agustus 2022, Panitia tender akan umumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.
Pemenang akan ditentukan dan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Masa Sanggah pada 16 Agustus 2022.
Kontrak akan ditandatangani pada 24 Agustus 2022 mendatang.
Hingga Sabtu 6 Agustus 2022 malam, dari situs tersebut tampak tender ini telah diikuti oleh 78 perusahaan.
Direktur Ekonomi Digital Kominfo, I Nyoman Adhiarna mengungkapkan tujuan proyek Big Data Nasional ini demi peningkatan pelayanan government cloud hingga ke level pemerintah daerah (pemda).
Menurut I Nyoman Adhiarsa, pengelolaan Big Data Nasional ini tersentralisasi di pemerintah pusat.
I Nyoman Adhiarsa juga sebutkan bahwa ada kemungkinan pihaknya akan menunjuk badan atau unit tugas khusus sebagai pengelola pusat data nasional.
“Apabila masing-masing daerah melakukan pengadaan server sendiri-sendiri seperti yang terjadi selama ini itu akan ada ketidakefisiensian, utilitasinya rendah dan sesama daerah cenderung tidak sharing data. Kemudian pengelolaan data center juga akhirnya bermasalah, kurang orang, kurang pelatihan, kurang pemahaman,” kata Nyoman dalam sebuah webinar, dikutip Sabtu 6 Agustus 2022.
Sementara itu informasi lainnya adalah saat ini Kominfo dalam tahapan untuk membangun 4 pusat data nasional.
Dikutip dari KataData, 6 Agustus 2022, lokasi pusat data nasional itu akan ada di Bekasi, Batam, Labuan Bajo dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Pusat data tersebut diklaim bakal menggunakan standar keamanan tertinggi.
“Dua pusat data nasional yang akan beroperasi pada 2024 yakni Bekasi dan Batam,” kata Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo, saat kegiatan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2022 di Jakarta Convention Center, Rabu 3 Agustus 2022 lalu dikutip dari Katadata Sabtu 6 Agustus 2022.
Demikian informasi tentang link tender Big Data Nasional yang diadakan oleh Kementerian Kominfo RI. ***
Baca Artikel lainnya di Google News.
