Sederet Alasan Perkara Bigmo Promosi Vape di YouTube Libatkan Anak Jadi Sorotan

Intrend.id – Perkara konten kreator Muhammad Jannah alias Bigmo promosi vape di Youtube libatkan anak sedang menjadi sorotan. Menarik untuk menelisik lebih jauh tentang alasan yang membuat para pihak bereaksi meski Bigmo telah minta maaf.

Pemicunya adalah sebuah siaran langsung alias live streaming Youtuber Bigmo di YouTube yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam promosi produk rokok elektronik atau vape.

Konten tersebut muncul pada 28 Juli 2026. Dalam siaran langsung itu, Bigmo diketahui mendatangi sebuah toko vape.

Anak-anak kemudian diduga dilibatkan untuk menyebut merek produk liquid vape. Mereka pun bersorak.

Potongan video tersebut menyebar di media sosial dan menimbulkan reaksi yang cukup besar dan bergelombang.

Kecaman datang dari publik. Warga kemudian melaporkan perkara itu ke Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2026.

Persoalan yang awalnya muncul dari sebuah siaran langsung akhirnya melebar. DPR ikut menyoroti kasus tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta aparat bertindak tegas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga turun tangan.

Baca: https://Intrend.id/kementerian-komdigi-tegur-youtube-soal-konten-promosi-live-streaming-vape-libatkan-anak/

Pemerintah bahkan memberikan teguran kepada YouTube dan meminta platform tersebut segera melakukan peninjauan serta mengambil tindakan terhadap konten yang diduga bermasalah.

Di tengah sorotan itu, Bigmo akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Namun nasi sudah jadi bubur. Ia mencari cuan dengan cara yang dianggap menabrak aturan.

Bigmo Minta Maaf Setelah Konten Viral

Muhammad Jannah alias Bigmo mengakui kesalahannya.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Niceguymo pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Bigmo menyatakan kejadian tersebut merupakan kesalahannya sendiri.

“Saya menyadari bahwa kejadian ini murni merupakan kesalahan saya. Tidak ada yang ingin saya salahkan selain diri saya sendiri,” ungkap Bigmo.

Ia juga berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Evaluasi dan introspeksi, menurutnya, menjadi bagian penting agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan maaf itu ditujukan kepada berbagai pihak yang merasa kecewa, terganggu, atau dirugikan akibat kejadian tersebut.

“Sekali lagi, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa kecewa, terganggu, atau dirugikan atas apa yang telah terjadi,” katanya.

Namun, permintaan maaf tidak otomatis mengakhiri persoalan.

Kasus tersebut sudah masuk ke ranah yang lebih luas karena menyangkut dugaan pelibatan anak dalam promosi produk rokok elektronik.

Di titik inilah perhatian publik mulai bergeser.

Bukan lagi sekadar soal konten viral.

Persoalannya adalah bagaimana anak dilindungi ketika ruang digital bertemu dengan kepentingan komersial.

DPR Minta Dugaan Pelibatan Anak Diusut

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, ikut memberikan perhatian serius.

Mantan Wakapolri itu meminta Polda Metro Jaya mengusut dugaan pelibatan anak dalam promosi vape secara profesional, objektif, dan tuntas.

Menurut Adang, anak tidak boleh ditempatkan sebagai alat untuk kepentingan promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Jika dalam penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran hukum, ia meminta proses penegakan hukum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Anak-anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan tumbuh kembang mereka. Apabila terdapat unsur pidana, tentu harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Adang di laman resmi Fraksi PKS, Minggu 2 Agustus 2026.

Adang menekankan bahwa anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan penuh.

Artinya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang konten digital.

Ada aspek perlindungan anak yang harus menjadi prioritas.

Media sosial memang memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk membuat dan menyebarkan konten.

Tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas.

Ketika konten melibatkan anak dan produk yang tidak diperuntukkan bagi kelompok usia mereka, tanggung jawab kreator menjadi lebih besar.

Adang juga mengingatkan bahwa media sosial bukan ruang tanpa aturan.

Kreator konten dan pelaku usaha digital tetap harus memahami batas hukum dan etika.

“Media sosial bukan ruang tanpa aturan. Siapa pun yang membuat konten harus memahami batas-batas hukum dan etika,” kata Adang.

Jangan sampai popularitas dan keuntungan ekonomi diperoleh dengan mengorbankan hak anak.

KPAI Soroti Pola Promosi Vape di Media Sosial

Sorotan lain datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI mengecam dugaan aksi melibatkan anak di bawah umur dalam promosi liquid vape, rokok elektrik, dan sejenisnya.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai anak harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Anak juga perlu dijauhkan dari bentuk promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

“Anak harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk promosi produk yang membahayakan kesehatannya. Melibatkan anak dalam promosi vape ataupun menjadikan anak sebagai target pemasaran merupakan persoalan serius yang harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut KPAI, persoalan ini tidak berdiri sendiri.

Ada perubahan pola pemasaran produk tembakau dan rokok elektronik di era digital.

Promosi tidak lagi hanya mengandalkan iklan konvensional.

Media sosial kini menjadi ruang pemasaran yang sangat besar.

Algoritma, konten viral, influencer, kreator, dan figur publik dapat digunakan untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar.

Masalahnya muncul ketika strategi tersebut menggunakan pendekatan yang dekat dengan karakter anak dan remaja.

KPAI menilai pola tersebut berisiko menciptakan normalisasi penggunaan vape di ruang digital.

Produk vape dapat ditampilkan sebagai bagian dari gaya hidup, pergaulan, atau identitas anak muda.

Padahal, anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan relatif mudah dipengaruhi figur yang mereka kagumi.

“Kami melihat adanya upaya normalisasi penggunaan vape di ruang digital. Anak-anak dibentuk untuk menganggap vape sebagai bagian dari gaya hidup, simbol pergaulan, bahkan identitas anak muda. Pola seperti ini sangat mengkhawatirkan karena anak merupakan kelompok yang masih berada dalam proses perkembangan psikologis dan sangat mudah dipengaruhi oleh figur yang mereka kagumi,” ungkap KPAI.

Karena itu, KPAI meminta persoalan dugaan pelibatan anak dalam promosi vape ditangani dengan serius.

Kemkomdigi Tegur YouTube

Kasus Bigmo juga membuat YouTube mendapat teguran dari pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menemukan adanya siaran langsung yang mempromosikan produk rokok elektronik atau vape dengan dugaan melibatkan anak-anak.

Kemkomdigi kemudian mengirimkan Surat Teguran Pertama kepada YouTube.

Platform tersebut diminta segera melakukan peninjauan dan mengambil tindakan terhadap konten yang dimaksud.

YouTube juga diminta memberikan klarifikasi mengenai langkah yang telah dilakukan maupun tindakan yang akan diambil.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menilai pelibatan anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius.

Menurut Meutya, anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital.

Konten yang melibatkan anak dalam promosi vape dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

“Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital,” kata Meutya melalui laman resmi Komdigi, Minggu 2 Agustus 2026.

Pemerintah tidak hanya meminta YouTube menghapus atau meninjau konten.

Kemkomdigi juga mendorong platform memperkuat sistem moderasi.

Moderasi harus dilakukan secara proaktif terhadap konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak.

Sistem deteksi dan pembatasan usia juga diminta berjalan efektif.

Tujuannya jelas.

Ruang digital harus tetap menjadi tempat yang aman bagi anak.

YouTube Diberi Waktu Tiga Hari

Teguran Kemkomdigi kepada YouTube tidak berhenti pada permintaan umum.

Platform tersebut diberi waktu paling lambat tiga hari untuk menindaklanjuti temuan pemerintah.

Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat.

Materi yang tersedia menyebut mekanisme tersebut mengacu pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kewajiban tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pemerintah dapat mengambil langkah administratif.

Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Namun, pemerintah menyatakan pendekatan pembinaan dan kepatuhan tetap menjadi prioritas.

Penegakan lebih tegas dapat dilakukan jika platform tidak menjalankan kewajibannya dalam melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar. Teguran terhadap YouTube datang di tengah penguatan kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

“Perlindungan anak di ruang digital merupakan prioritas pemerintah yang membutuhkan komitmen bersama dari platform digital, kreator konten, orang tua, dan seluruh masyarakat,” kata Meutya.

Dengan demikian, kasus Bigmo juga menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan platform digital.

Seberapa cepat platform merespons?

Seberapa efektif sistem moderasi bekerja?

Dan apakah perlindungan anak benar-benar menjadi bagian dari sistem digital, bukan hanya aturan tertulis?

Perlindungan Anak di Ruang Digital Jadi Sorotan

Kasus dugaan promosi vape yang melibatkan anak muncul ketika pemerintah sedang memperkuat kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah sebelumnya menerapkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Aturan tersebut mendorong platform digital memperkuat perlindungan anak dan menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia.

Kemkomdigi juga menyebut sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform pada Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS.

Artinya, persoalan perlindungan anak di internet bukan isu kecil.

Jumlah anak yang menggunakan platform digital sangat besar.

Mereka berinteraksi dengan video, livestream, iklan, influencer, dan berbagai bentuk konten lain setiap hari.

Batas antara hiburan dan pemasaran juga semakin tipis.

Sebuah konten dapat terlihat seperti obrolan santai. Namun, di belakangnya bisa terdapat kepentingan komersial.

Di sinilah literasi digital menjadi penting.

Anak perlu mendapatkan perlindungan.

Orang tua membutuhkan informasi.

Sekolah memiliki peran dalam edukasi.

Platform harus mempunyai sistem moderasi.

Kreator juga harus memahami konsekuensi dari konten yang mereka buat.

Bukan Sekadar Soal Bigmo

Kasus Bigmo pada akhirnya membuka pembicaraan yang lebih luas.

Persoalannya bukan hanya tentang satu kreator atau satu video.

Ada pertanyaan mengenai bagaimana produk vape dipasarkan di ruang digital.

Ada pula pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika anak muncul dalam konten promosi.

Apakah kreator?

Apakah pemilik usaha?

Apakah platform?

Atau semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing?

Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab melalui proses pemeriksaan dan penegakan aturan yang berlaku.

Karena itu, status dugaan dalam kasus ini harus tetap diperhatikan.

Materi yang tersedia menyebut adanya pengaduan masyarakat kepada Polda Metro Jaya dan permintaan agar dugaan tersebut diusut. Pada saat yang sama, sejumlah lembaga negara telah memberikan respons.

Artinya, proses hukum dan pemeriksaan menjadi bagian penting untuk menentukan fakta secara lebih lengkap.

Publik tidak seharusnya mengambil alih proses tersebut dengan membuat kesimpulan sendiri.

Media Sosial Bukan Ruang Tanpa Tanggung Jawab

Ada satu pesan yang berulang dari respons DPR, KPAI, dan pemerintah.

Media sosial bukan ruang tanpa aturan.

Kreator memiliki kebebasan membuat konten.

Namun, kebebasan itu datang bersama tanggung jawab.

Terlebih ketika konten berhubungan dengan anak.

Popularitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan anak.

Begitu pula keuntungan ekonomi.

Anak bukan alat untuk meningkatkan engagement.

Anak bukan instrumen pemasaran.

Dan ruang digital tidak seharusnya menjadi tempat anak terpapar promosi produk yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan komitmen bersama dari platform digital, kreator, orang tua, dan masyarakat.

Pesan tersebut terasa semakin relevan ketika konten digital bergerak begitu cepat.

Satu livestream bisa ditonton banyak orang.

Satu potongan video bisa menyebar ke berbagai platform.

Dan satu kesalahan bisa meninggalkan jejak digital dalam waktu lama.

Ujian untuk Kreator dan Platform Digital

Bigmo sudah menyampaikan permintaan maaf.

Namun, persoalan yang lebih besar masih berjalan.

Aparat penegak hukum diminta mengusut dugaan pelibatan anak. KPAI mendorong perlindungan anak diperkuat. DPR meminta proses hukum berjalan profesional. Sementara Kemkomdigi telah memberikan teguran kepada YouTube.

Semua pihak kini berada dalam satu persoalan yang sama.

Bagaimana membuat ruang digital tetap kreatif tanpa mengorbankan keselamatan anak?

Jawabannya tentu tidak cukup dengan menghapus satu video.

Dibutuhkan sistem.

Dibutuhkan moderasi yang cepat.

Dibutuhkan pembatasan usia yang efektif.

Dibutuhkan kreator yang memahami etika.

Dan dibutuhkan masyarakat yang tidak mudah menganggap semua konten viral sebagai sesuatu yang wajar.

Kasus Bigmo dan dugaan promosi vape yang melibatkan anak akhirnya menjadi pengingat penting.

Internet memang membuka kesempatan besar untuk berkarya dan berbisnis.

Tetapi kesempatan itu tidak boleh menghapus batas perlindungan anak.

Di tengah persaingan mendapatkan views, likes, subscribers, dan keuntungan, ada satu hal yang seharusnya tetap berada di posisi paling atas.

Keselamatan dan masa depan anak.

Itulah pekerjaan rumah dan sederet alasan yang kini kembali berada di depan kreator, platform digital, pemerintah, dan masyarakat.

Ruang digital boleh berkembang secepat mungkin.

Tetapi perlindungan anak harus bergerak lebih cepat.

Kasus Bigmo promosi vape di YouTube yang libatkan anak menjadi contoh terbaru dalam upaya merangkai tata kelola digital yang lebih ideal. Apapun alasan di belakangnya (*)

Suka dengan artikel kami? Ikuti tren terbaru!

Tambahkan Intrend.id sebagai sumber pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status