Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres kepada Presiden Prabowo

Intrend.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Niat Gibran mundur dari jabatan wapres ini disampaikan melalui keterangan Mensesneg dan perlu dibedakan dari pengunduran diri resmi yang telah diproses secara konstitusional. Hal ini membuat dinamika politik nasional semakin memanas.

Niatan Gibran mundur itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas polemik keabsahan dokumen ijazah Gibran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya Bapak Presiden Prabowo, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026, disiarkan dikanal Youtube Sekretariat Presiden.

Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden terkait polemik dokumen ijazah yang sedang menjadi perhatian publik.

“Kami ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, Bapak Presiden memberikan saran-saran,” jelasnya.

Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah

Prasetyo menjelaskan, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.

Proses pembuktian tersebut rencananya ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

“Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ungkap Prasetyo.

Polemik ijazah Gibran memang menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan. Persoalan tersebut juga berkembang menjadi dinamika politik di parlemen.

Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan Pemakzulan Gibran

Di tengah kabar niat pengunduran diri Gibran, wacana pemakzulan Wakil Presiden juga semakin ramai di DPR RI.

Hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, membenarkan perkembangan tersebut.

Menurut Mardani, dokumen usulan HMP sudah disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata Mardani kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa 10 November 2026, mengutip Tirto.

Sebelumnya, lebih dari 10 anggota Fraksi PKS disebut telah menandatangani draf usulan tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, bahkan mengonfirmasi dirinya menjadi penandatangan ke-12.

Dengan demikian, dukungan terhadap pengguliran HMP disebut tidak lagi hanya berasal dari satu fraksi. Sejumlah legislator lintas fraksi ikut membubuhkan tanda tangan.

Puan Maharani Minta Masyarakat Tetap Tenang

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat setelah pembukaan masa persidangan.

Pimpinan DPR akan menghimpun pandangan fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan mekanisme pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus).

Puan menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026.

Ia juga mengingatkan agar perkembangan isu politik tersebut tidak memicu keresahan masyarakat.

“Jangan berandai-andai, lebih baik menyikapinya dengan tenang. Jangan buat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan.

Kini, perhatian publik tertuju pada dua perkembangan besar. Pertama, kelanjutan polemik ijazah Gibran dan permintaannya untuk membuktikan dokumen melalui PTUN. Kedua, proses usulan Hak Menyatakan Pendapat yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Niatan Gibran mundur dari jabatan wapres masih berupa wacana. Meski hampir 50 anggota DPR disebut telah menandatangani usulan tersebut, pengajuan HMP tidak otomatis membuat Gibran dimakzulkan. Prosesnya masih harus melewati mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan. (*)