Intrend.id – Ajang Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei 2026 disiarkan di Youtube MPR RI mendadak viral dan jadi bahan perdebatan netizen di media sosial. Bukannya ramai karena persaingan seru antar sekolah, kompetisi bergengsi ini malah disorot gara-gara dugaan penilaian tidak objektif dari dewan juri.
Nama dua juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, 2026 Kalbar yakni Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi, langsung ramai dibahas publik usai potongan video lomba beredar luas di TikTok, Instagram, sampai X. Banyak netizen menilai ada ketidakadilan dalam pemberian nilai kepada peserta.
Kontroversi ini bahkan membuat pihak MPR RI akhirnya buka suara, meminta maaf, hingga menonaktifkan juri dan pembawa acara alias MC dalam kegiatan tersebut.
Duduk Perkara
Awal mula polemik ini sebenarnya terjadi saat sesi rebutan di Final Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026. Pertanyaan yang diberikan pembawa acara berkaitan dengan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Pembawa acara bertanya mengenai lembaga mana yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR saat memilih anggota BPK. “Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya pembawa acara atau MC dikutip dari YouTube MPR, Selasa 12 Mei 2026.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak kemudian menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, jawaban tersebut justru dianggap salah oleh dewan juri. Tidak cuma dianggap salah, regu SMAN 1 Pontianak bahkan mendapat pengurangan nilai minus lima.
Masalah mulai memanas ketika pertanyaan serupa dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas. Jawaban mereka dinilai benar dan langsung mendapat poin 10 dari juri.
Padahal menurut peserta dan penonton yang menyaksikan siaran langsung YouTube MPR RI Official, substansi jawaban kedua tim dianggap sama.
Momen itulah yang kemudian membuat suasana lomba mendadak tegang.
Protes Josepha Alexandra
Peserta dari SMAN 1 Pontianak langsung menyampaikan protes kepada juri karena merasa jawaban mereka tidak berbeda jauh dengan jawaban Regu B.
“Izin, juri. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar siswi SMAN 1 Pontianak yang kemudian diketahui bernama Josepha Alexandra atau Ocha. Video itu pun viral di media sosial.
Sosok peserta SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra atau yang akrab disapa Ocha ikut mencuri perhatian publik. Ocha dianggap berani karena tetap menyampaikan protes secara sopan kepada juri di tengah situasi yang menegangkan.
Ternyata Ocha bukan peserta sembarangan. Pada LCC Empat Pilar MPR RI 2025, ia bersama timnya pernah meraih juara pertama.
Karena itu, banyak netizen menilai Ocha memang memahami materi dan layak menyampaikan keberatan ketika merasa ada ketidakadilan.
Kolom komentar media sosial Ocha pun langsung dipenuhi dukungan dari netizen.
Bahkan kreator konten edukasi terkenal, Jerome Polin ikut memberikan dukungan atas keberanian Ocha memprotes keputusan juri.
Bahkan suasana sempat makin panas ketika peserta meminta semacam “VAR” dari penonton karena merasa jawaban mereka sebenarnya benar.
Sayangnya, keberatan tersebut tidak mengubah keputusan juri. Dewan juri tetap pada pendirian bahwa jawaban Regu C dianggap tidak menyebut DPD dengan jelas.
Sorotan untuk Juri
Salah satu sosok yang paling banyak disorot dalam polemik ini adalah Indri Wahyuni. Dalam video yang beredar, Indri menegaskan bahwa artikulasi peserta menjadi faktor penting dalam penilaian.
“Artikulasi itu penting. Juri menilai apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, kami berhak kurangi nilai. Itu kesalahan cara bicara kamu, bukan kami,” ujar Indri Wahyuni.
Pernyataan itu justru makin memancing reaksi publik. Banyak netizen menilai cara penyampaian juri terdengar terlalu keras kepada peserta yang masih berstatus pelajar SMA.
Tidak sedikit juga yang mempertanyakan kenapa suara peserta terdengar jelas di siaran YouTube, tetapi disebut tidak terdengar oleh juri.
Nama Dyastasita Widya Budi juga ikut menjadi sorotan tajam. Ia diketahui merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi pada Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI.
Dyastasita bukan orang baru di lingkungan birokrasi parlemen. Ia merupakan pejabat senior dengan pangkat Pembina Utama Golongan IV/e.
Dalam kesehariannya, Dyastasita memiliki tugas penting dalam berbagai kegiatan pengkajian konstitusi dan pelaksanaan LCC Empat Pilar di berbagai daerah.
Sementara itu, Indri Wahyuni diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Badan Sosialisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Satu juri lagi adalah Triyatni Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI.
Indri punya peran penting dalam pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ironisnya, ajang yang seharusnya menjadi wadah edukasi menyenangkan bagi pelajar justru berubah jadi kontroversi nasional gara-gara polemik penilaian.
Keterangan Disdikbud Kalbar
Belakangan muncul penjelasan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie.
Menurut Faisal, speaker yang mengarah ke juri diduga mengalami gangguan teknis saat lomba berlangsung.
“Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” ujar Faisal.
Meski begitu, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kemarahan publik.
Di media sosial, banyak netizen tetap mempertanyakan kenapa tidak ada mekanisme pengecekan ulang atau verifikasi jawaban jika memang terjadi kendala teknis audio.
Apalagi lomba ini membawa nama besar MPR RI dan bertujuan menanamkan nilai sportivitas serta pendidikan kebangsaan kepada generasi muda.
Maaf MPR RI
Viralnya video tersebut akhirnya membuat pihak MPR RI mengeluarkan pernyataan resmi.
Melalui akun Instagram resminya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat.
MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Tidak cuma meminta maaf, MPR RI juga mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan MC dalam kegiatan LCC tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” kata MPR RI.
Keputusan itu langsung menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai bentuk respons serius atas kritik masyarakat.
MPR RI juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan seperti Cerdas Cermat MPR harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan.
Selain itu, pihak MPR RI berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian lomba.
Evaluasi tersebut mencakup sistem verifikasi jawaban peserta, tata kelola keberatan, hingga aspek teknis pelaksanaan lomba agar lebih transparan dan akuntabel ke depannya.
Tuntutan SMAN 1 Pontianak
Di sisi lain, pihak SMAN 1 Pontianak juga akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram sekolah. Sekolah menyebut sudah melakukan peninjauan ulang terhadap tayangan lomba secara cermat.
Hasilnya, mereka menemukan beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari penyelenggara.
Salah satu poin yang disorot adalah adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas.
Namun menurut pihak sekolah, hanya satu tim yang dianggap benar tanpa penjelasan transparan.
SMAN 1 Pontianak juga menyoroti dugaan kurang fokusnya dewan juri saat melakukan penilaian.
Tak cuma itu, mereka menilai ada indikasi relasi kuasa ketika MC ikut memvalidasi keputusan juri sehingga perlombaan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian proporsional.
Pihak sekolah juga menegaskan bahwa tim mereka sudah menyampaikan jawaban dengan artikulasi jelas dan tegas.
Karena itu, mereka meminta penjelasan resmi serta evaluasi menyeluruh terhadap proses penilaian.
Pernyataan itu diunggah SMAN 1 Pontianak dalam akun Instagram resminya dikutip, Selasa 12 Mei 2026. Pihak SMAN 1 Pontianak mengaku sudah melihat tayangan ulang dan meminta pihak penyelenggara memberikan klarifikasi.
“Sehubungan dengan anjuran untuk menyaksikan tayangan ulang sebagai bentuk ikhtiar dalam mengonfirmasi jalannya pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, kami telah melakukan peninjauan kembali secara cermat,” tulis SMAN 1 Pontianak.
“Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada pihak penyelenggara untuk memberikan konfirmasi resmi terkait temuan-temuan di atas. Menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri,” lanjutnya. “Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian, guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC 4 Pilar ke depan,” tambahnya.
Diskursus Publik
Kasus viral ini akhirnya membuka diskusi lebih luas soal pentingnya transparansi dalam perlombaan pendidikan.
Banyak netizen menilai sistem keberatan atau review jawaban seharusnya diperjelas agar peserta tidak merasa dirugikan.
Sebagian bahkan menyarankan penggunaan rekaman audio atau tayangan ulang sebagai bahan verifikasi jika terjadi sengketa jawaban.
Di era media sosial seperti sekarang, satu keputusan kontroversial memang bisa langsung viral dalam hitungan menit.
Apalagi lomba seperti Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI membawa nama lembaga negara dan melibatkan pelajar berprestasi dari berbagai daerah.
Karena itu, publik berharap evaluasi yang dijanjikan MPR RI benar-benar dilakukan secara serius.
Netizen juga berharap polemik ini bisa menjadi pelajaran penting agar kompetisi pendidikan di Indonesia tetap menjunjung sportivitas dan rasa keadilan.
Terlepas dari kontroversi yang terjadi, banyak pihak tetap mengapresiasi keberanian para peserta yang menyuarakan keberatan dengan cara sopan dan elegan.
Bagi sebagian orang, keberanian Josepha Alexandra alias Ocha justru menjadi simbol bahwa generasi muda sekarang berani memperjuangkan keadilan dan transparansi.
Kini publik masih menunggu hasil evaluasi internal dari MPR RI terkait polemik Final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat tersebut.
Kontroversi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 ini sudah terlanjur menjadi perbincangan nasional dan meninggalkan catatan penting bagi penyelenggaraan lomba pendidikan di masa depan. (*)
Suka dengan artikel kami? Jangan sampai ketinggalan tren terbaru!
Tambahkan Intrend.id sebagai sumber pilihan