Viral Mobil Dinas Rp8,5 M di Kaltim Tuai Sindiran Influencer, Dapat Atensi KPK

Intrend.id – Viral mobil dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 m tuai sindiran influencer Indonesia. Sejumlah influencer angkat suara melihat persoalan ini dan menjadi trending topic.

Mobil dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 m pun langsung viral dan jadi bahan perbincangan nasional. Influencer Ferry Irwandi melalui akun media sosialnya menilai Rp8,5 miliar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan puskesmas tipe D, cold storage, hingga permodalan ratusan UMKM.

“Uang 8,5 miliar untuk beli mobil dinas kalau buat jalan jalan bisa dapat itu 3-5 km, bisa dapat puskesmas tipe D, bisa dapat cold storage 30-50 ton, dana bergulir ke ratusan UMKM, bangun sentra produksi,” tulis Ferry.

Ia bahkan menyebut mobil tipe Hilux sudah cukup jika kebutuhan utamanya adalah medan off-road.

“Kalau 200 UMKM masing-masing naik omzet 3 juta/bulan, berarti 600 juta/bulan, berarti 7,2 miliar setahun tambahan aktivitas ekonomi. Kalau kebutuhannya emang offroad ya hilux aja cukup ya pak,” sambung Ferry dalam unggahan itu.

Influencer lain seperti Dj Donny membandingkan pilihan tersebut dengan Presiden Prabowo yang menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad seharga sekitar Rp1,2 miliar.

“Presiden kita aja yang CEO MBG pakainya mobil dinas Maung. Buatan dalam negeri. Harganya Rp1,2 miliar. Wapres kita aja yang katanya plonga plongo pakainya mobil dinas Inova harganya Rp600 juta. Masa iya gubernurnya pakai mobil dinas Harga Rp8,5 miliar? Jangan dong. Bismilah komisaris,” katanya, dengan nada bercanda.

Sementara Riyuka Bunga menyindir. Di akun Instagram dengan pengikut 1,8 juta, Riyuka menulis: “Minjem mobil 8,5 M napa pak,” ungkapnya 25 Februari 2026. “Nikmatin duit hasil patungan rakyat.” “Karena mobilnya cocok di jalan rusak,” Kalo saran saya pak kalo jalanannya rusak yang dibenerin itu jalannya, bukan diganti mobilnya. Kalaupun diganti, yang diganti bukan mobilnya, bapaknya,” kata Riyuka Bunga.

Atensi KPK

Mobil dinas Gubernur Kaltim 8,5 miliar juga dapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, fokus utama bukan semata besaran anggaran, tapi proses pengadaan barang dan jasa lewat lelang yang harus sesuai mekanisme dan bebas dari praktik seperti pengkondisian proyek maupun mark-up atau penggelembungan harga barang atau jasa.

“Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini juga seringkali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak bidang korupsi,” kata Budi saat siaran langsung Tanya Jubir di akun resmi Instagram KPK, Kamis 26 Februari 2026.

KPK ingatkan agar belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan dikelola secara akuntabel. KPK juga menilai mobil dinas yang tidak dikembalikan setelah pejabat purna tugas, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Awal Polemik Mobil Dinas 8,5 M

Polemik ini berawal dari pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai sekitar Rp8,5 miliar. Anggaran jumbo tersebut disebut digunakan untuk membeli SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang tangguh di medan off-road. Publik menduga unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB, dengan harga resmi yang bisa menembus sekitar Rp7,43 miliar.

Polemik mencuat karena kebijakan ini muncul di tengah narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah daerah. Banyak warganet dan influencer menyindir bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, telah bicara usai Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim pada 23 Februari 2026. Ia meminta polemik tersebut tidak disikapi dengan “gibah”, terlebih di bulan Ramadan.

“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda,” ujarnya di Samarinda, Kamis 23 Februari 2026.

Rudy menjelaskan bahwa mobil tersebut belum ia gunakan dan saat ini masih berada di Jakarta untuk menunjang kegiatan kedinasan. Ia mengaku masih memakai kendaraan pribadi. Menurutnya, kendaraan dinas representatif penting untuk menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus etalase Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun menurutnya mobil dinas itu berada di Jakarta.

“Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” kata Rudy Mas’ud saat menjawab polemik ini usai Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Senin 23 Februari 2026 dilihat dari beragam video yang beredar di media sosial lokal seperti Selasar.

Dari sisi regulasi, Rudy menyebut pengadaan telah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, yang mengatur batas maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah hingga 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk jip. Unit yang dipesan disebut berkapasitas 2.996 cc dengan tenaga gabungan mesin dan motor listrik mencapai ratusan daya kuda.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan prinsip value for money dan mempertimbangkan kondisi geografis Kaltim yang memiliki medan ekstrem. SUV hybrid dinilai mampu menjangkau wilayah sulit sekaligus mendukung efektivitas kerja gubernur.

Namun kritik publik tetap deras. Polemik ini memperlihatkan benturan antara simbol representasi daerah dan tuntutan efisiensi anggaran. Di satu sisi, pemerintah daerah menilai kendaraan dinas premium penting untuk citra dan protokoler. Di sisi lain, publik berharap prioritas belanja daerah lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Perdebatan mobil dinas Gubernur Kaltim 8,5 M pun masih bergulir, menjadikan isu ini bukan sekadar soal kendaraan, melainkan soal persepsi keadilan, transparansi, dan prioritas anggaran di tengah sorotan nasional. (*)