Kantor Bupati hingga DPRD Puncak Dibakar Massa, Polemik Dana Desa Diduga Jadi Pemicu

Intrend.id – Kantor bupati termasuk belasan gedung pemerintah di Kabupaten Puncak Papua Tengah dirusak dan dibakar massa pada Selasa, 11 Agustus 2026. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan terhadap pembagian Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Kerusuhan yang mengakibatkan kantor Bupati hingga DPRD Puncak dibakar massa terjadi di Distrik Ilaga sejak sore hingga malam. Situasi mulai memanas sekitar pukul 18.45 WIT setelah massa mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.

Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengatakan persoalan dana kampung menjadi pemicu utama aksi. Masyarakat dan sejumlah kepala kampung disebut sudah lama mempertanyakan penyaluran dana tersebut.

Sebelum kerusuhan pecah, massa sempat mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK). Bupati Puncak Elvis Tabuni juga datang untuk menemui dan berdialog dengan massa.

Namun, situasi tidak kunjung kondusif. Aksi kemudian berubah menjadi perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah.

“Pada pukul 17.40 massa mendatangi kantor Dinas PMK. Sepuluh menit kemudian, Bupati Puncak Elvis Tabuni tiba di Kantor Dinas PMK dan menemui massa aksi,” kata Domingos Rabu, 12 Agustus 2026.

Jumlah fasilitas yang terdampak juga berkembang dalam laporan. Polisi menyebut sebanyak 13 kantor pemerintah mengalami kerusakan dan pembakaran.

Sejumlah fasilitas penting yang menjadi sasaran antara lain Kantor Bupati Puncak, Kantor PMK, Gedung DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan.

Satu kendaraan dinas milik Dinas Ketahanan Pangan yang berada di halaman Kantor Bupati juga dilaporkan ikut terbakar.

Aksi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan di pusat Kabupaten Puncak. Sejumlah layanan administrasi dan pelayanan publik berpotensi terganggu akibat kerusakan fasilitas serta dokumen pemerintahan.

Persoalan dana kampung sendiri disebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Massa meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyaluran, pencairan, serta pengelolaan dana.

Mereka juga meminta transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Aparat keamanan kemudian disiagakan untuk mencegah kerusuhan meluas. Personel gabungan Satgas Gakkum Damai Cartenz (ODC) 2026 dan jajaran Polsek Ilaga ditempatkan di sejumlah titik strategis.

Personel Satgas Tindak ODC juga disiapkan di Kotis untuk membantu pengamanan dan melakukan penyelidikan terhadap aksi perusakan fasilitas negara.

Belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban luka maupun total kerugian akibat pembakaran tersebut.

Situasi di Ilaga masih menjadi perhatian aparat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dana kampung melalui dialog dan jalur yang sesuai aturan.

Kasus kantor bupati hingga DPRD Puncak dibakar massa juga dikhawatirkan justru merugikan masyarakat. Sebab, gedung dan fasilitas yang rusak merupakan bagian dari pelayanan publik yang dibutuhkan warga. (*)