MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Ini 12 Rekomendasi kepada Pemerintah

Intrend.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Penetapan fatwa penggunaan vape hukumnya haram oleh MUI, mengutip laman resmi MUI, Selasa, 10 November 2026, dilakukan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape. Aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.

Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika.

3 Ketentuan Hukum Vape Menurut Fatwa MUI

Dalam bagian ketentuan hukum, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan tiga poin utama.

1. Penggunaan vape hukumnya haram

MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Ketentuan ini juga menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yaitu menutup jalan atau mencegah terjadinya kemudaratan.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ungkap MUI.

2. Penyalahgunaan vape untuk narkotika juga haram

MUI menegaskan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Produksi dan perdagangan vape hukumnya haram

Tidak hanya pengguna, pihak yang memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga masuk dalam ketentuan larangan tersebut.

MUI Minta Pemerintah Larang Peredaran Vape

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat.

Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik demi melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Berikut 12 rekomendasi lengkap MUI:

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang tentang pelarangan vape beserta sanksinya.
2. Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.
3. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan vape berjalan terpadu.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.
7. Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.
8. BNN dan aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas penyalahgunaan vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi narkotika.
10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haram vape serta bahayanya.
11. Masyarakat menghindari penggunaan vape dan melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengendalian rokok elektrik.

Fatwa Vape Haram Ditetapkan 6 November 2026

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Dalam ketentuan penutup, MUI menyatakan fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.

MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan ketetapan tersebut agar diketahui umat Islam dan masyarakat luas.

Dengan terbitnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat semakin memahami risiko penggunaan rokok elektrik. Pemerintah juga didorong mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape di Indonesia.

Menjadi catatan bahwa fatwa MUI termasuk vape haram merupakan ketetapan keagamaan dan bukan otomatis larangan hukum negara. Rekomendasi penyusunan undang-undang menunjukkan bahwa pelarangan secara hukum positif masih memerlukan kebijakan dan proses legislasi pemerintah bersama DPR. (*)