Korve Prabowo Jadi Jurus Perang Lawan Sampah di Indonesia

Intrend.id – “Korve”. Kata dan rangkaian kalimat itu meluncur tajam dari podium. Singkat, pedas, dan bikin ruangan Rakornas mendadak senyap. “Bali so dirty now,” kata Presiden Prabowo Subianto, menirukan keluhan pemimpin negara lain, saat berbicara di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin 2 Februari 2026.
Korve bukan sekadar keluhan. Itu tamparan. Untuk Bali dan Indonesia. Untuk kepala daerah. Untuk semua yang hadir. Untuk negara kesatuan yang belum lepas dari masalah sampah.
Presiden menyebut dirinya menerima keluhan langsung dari pejabat luar negeri soal kondisi pantai Bali yang tak lagi sebersih dulu. Ikon pariwisata dunia itu, kata Prabowo, mulai kehilangan kilaunya karena satu musuh lama yang tak kunjung tuntas: sampah.
“Bali not nice. Bagaimana turis bisa datang lihat sampah?” tegas Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah, dari gubernur hingga bupati. Nada suaranya naik. Pesannya jelas: ini bukan isu receh.
Menurut Presiden, kebersihan lingkungan berkaitan langsung dengan wajah Indonesia di mata dunia. Jika Bali kotor, citra nasional ikut tercoreng. Jika pantai penuh sampah, promosi pariwisata bisa rontok seketika.
Tak berhenti di kritik, Prabowo langsung mengeluarkan jurus lama yang ia anggap ampuh: korve.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, gerakkan anak buahmu. Korve tiap hari atau tiap berapa hari. Korve, korve, korve. Kepolisian kerahkan. Korve, korve, korve. Danantara, semua BUMN, ribuan anak buahnya, korve. Saya tidak mau melihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua Menteri KL, sebelum masuk kantor, minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu,” ucapnya tegassepertidisimak di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Ruangan langsung riuh.
“Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah,” tandas Presiden.
Korve bukan istilah baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korve berarti kerja wajib atau tugas tambahan, khususnya untuk menjaga kebersihan. Di dunia militer, sekolah berasrama, hingga asrama mahasiswa, korve identik dengan kerja bakti bareng-bareng. Asalnya dari bahasa Prancis corvée, yang dulu berarti kerja wajib tanpa upah. Kini, di Indonesia, maknanya bergeser jadi simbol gotong royong.
Teguran Presiden itu langsung sampai ke Bali. Reaksi pun bermunculan.
Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Lanang Umbara, menyebut pernyataan Prabowo sebagai bentuk cinta, bukan kemarahan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden. Teguran ini memacu kami untuk lebih sadar menjaga kebersihan,” ujarnya.
Namun Lanang juga membuka realitas lapangan yang kerap luput dari sorotan publik. Menurutnya, sampah yang menumpuk di pantai Bali bukan murni ulah warga lokal. Data di lapangan menunjukkan, sekitar 80 persen sampah merupakan sampah kiriman dari luar Bali.
“Sampah itu dibuang ke sungai di wilayah lain, hanyut ke laut, lalu terbawa arus dan angin muson,” jelasnya. Saat muson barat, sampah menumpuk di Kuta, Kedonganan, hingga Canggu. Saat muson timur, giliran Tanjung Benoa yang kebagian.
Karena itu, Lanang menekankan bahwa persoalan sampah Bali bukan hanya urusan daerah. “Ini sampah lintas pulau. Pemerintah pusat harus turun tangan,” tegasnya. Penyelesaian di hulu, terutama di wilayah barat Bali dan pulau sekitarnya, dinilai krusial agar sampah tak terus “bertamu” tiap musim.
Tak lama berselang, teguran Presiden benar-benar dijawab dengan aksi.
Gubernur Bali Wayan Koster turun langsung ke lapangan. Bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Koster mengikuti aksi bersih-bersih Pantai Kedonganan, Badung, Jumat 6 Februari 2026. Bukan seremoni semata. Mereka menyusuri pantai, memunguti sampah kiriman yang menumpuk di garis pasir.
Aksi ini menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI atau Aman Sehat Resik Indah. Ribuan orang terlibat. Dari TNI-Polri, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, hingga masyarakat umum.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam kondisi darurat sampah. Menurutnya, masalah ini tidak bisa selesai dengan kegiatan simbolik belaka. “Bali adalah etalase nasional. Kalau Bali kotor, citra pariwisata Indonesia ikut jatuh. Ini butuh kerja sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Hanif juga mengingatkan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di tingkat kabupaten/kota, sementara gubernur berperan sebagai pengawas teknis. Artinya, semua level harus jalan bareng.
Senada, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menekankan bahwa kebersihan adalah fondasi pariwisata berkualitas.
“Pariwisata tidak bisa tumbuh di lingkungan yang kotor. Kebersihan harus jadi kebiasaan, bukan agenda sesaat,” ujarnya.
Aksi korve berskala besar ini juga diikuti Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya. Sekitar 5.000 peserta diterjunkan. Alat berat pun dikerahkan: excavator, loader, dan puluhan dump truk untuk mengangkut sampah.
“Menjaga kebersihan pantai bukan hanya soal lingkungan, tapi masa depan ekonomi Bali,” tegas Kapolda.
Korve dari Sentul ke Kedonganan, pesan Presiden telah mengubah langgam dan gerakan masyarakat. Teguran keras berubah jadi kerja nyata. Tinggal satu pertanyaan besar: apakah korve ini akan jadi budaya, atau hanya ramai saat disorot kamera? (*)









