Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK, 21 Orang Diamankan

Intrend.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pemalang dan tempat lain dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ikut diamankan dalam operasi pada Selasa 28 Juli 2026, malam.

OTT KPK dengan sasaran Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat tersebut berlangsung di sejumlah lokasi. Tim KPK bergerak di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.

Total ada 21 orang yang diamankan. Rinciannya, lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar. Sejumlah pihak kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dugaan Kasus OTT Bupati Pemalang

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara. Dugaan tersebut menyangkut proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta praktik jual beli jabatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyelidikan tertutup sebelumnya memang mengarah pada dugaan penerimaan terkait proyek dan pengisian jabatan di Pemkab Pemalang. Namun, konstruksi perkara secara lengkap masih menunggu proses KPK.

“Ini di antaranya yang kemudian kami temukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa ada dugaan-dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu 29 Juli 2026.

Salah satu lokasi yang turut menjadi perhatian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemalang. Kantor tersebut disebut telah disegel dalam rangkaian penyidikan.

Istri Anom, Noor Faizah Maenofie, juga termasuk pihak yang diamankan. Ia menjalani pemeriksaan bersama sejumlah pejabat Pemkab Pemalang.

Tujuh orang yang terjaring dalam OTT terkait dugaan korupsi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026 sekitar pukul 19.02 WIB.

Tujuh pejabat yang diperiksa antara lain Sekretaris Daerah Pemalang Bagus Sutopo, Ketua TP PKK Pemalang Noor Faizah Maenofie, Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, Haris Jayantaka yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati, Kepala DPUPR Pemalang Joko Tri Asmoro, ajudan Ketua TP PKK Fera, serta Kabag Umum Setda Pemalang Eko Daryanto.

Kasus ini masih berada dalam tahap pemeriksaan. Status hukum Anom dan pihak lain akan ditentukan berdasarkan hasil gelar perkara KPK.

Ahmad Luthfi Prihatin Bupati Pemalang Kena OTT KPK

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut angkat bicara. Ia mengaku sangat prihatin dengan kembali terjadinya OTT kepala daerah di Jawa Tengah.

“Secara dinas, saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya,” kata Luthfi, Rabu 29 Juli 2026.

Luthfi mengatakan Pemprov Jateng sudah berulang kali melakukan pencegahan. Mulai dari pembekalan kepala daerah, sosialisasi, kerja sama dengan KPK, sampai pakta integritas.

Namun, ia menegaskan dugaan tindak pidana merupakan tanggung jawab pribadi orang yang terlibat. Bukan tanggung jawab institusi secara keseluruhan.

Luthfi juga menegaskan prinsip “no titip-titip, no jasa penitipan” dalam pengisian jabatan. Ia menyatakan akan bertindak jika praktik tersebut ditemukan di lingkungan Pemprov Jateng.

Pemalang Kembali Jadi Sorotan

OTT terhadap Anom membuat Pemalang kembali disorot. Sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo juga ditangkap KPK pada 2022 dalam perkara suap dan jual beli jabatan.

Pada kasus terbaru ini, Pemprov Jateng masih menunggu keterangan resmi KPK sebelum menentukan langkah terkait roda pemerintahan Pemalang, termasuk kemungkinan penunjukan Plt bupati.

Proses hukum hasil OTT KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan pihak lain masih berjalan. Publik kini menunggu hasil gelar perkara KPK untuk mengetahui siapa saja yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana konstruksi kasusnya. (*)