Perjalanan Luar Negeri Presiden di Antara Dino Patti Djalal, Seskab Teddy, dan Habiburrohman

Intrend.id – Ada apa dengan Dino di antara Teddy dan Habiburrohman? Kata kuncinya adalah perjalanan luar negeri Presiden.

Polemik soal perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi mula. Kini isu itu lagi panas.

Video Analisis Dino Patti Djalal

Semua bermula dari video analisis dan pandangan (point of view/POV) yang diunggah Dino Patti Djalal di akun media sosial X, 30 Mei 2026 lalu berjudul “Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya”.

Durasi videonya sekitar 7 menit. Isinya cukup tajam. Dino menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden. Bahkan, ia menyebut satu dari enam hari Prabowo dihabiskan di luar negeri. Angka itu dianggap tak lumrah terutama di tengah persoalan bangsa yang tengah terjadi.

Dino juga menyinggung soal biaya. Menurutnya, kunjungan luar negeri bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dari situ, ia kasih lima saran. Mulai dari memaksimalkan Zoom call, efisiensi agenda, sampai mendorong Menlu lebih aktif menggantikan tugas-tugas diplomasi taktis.

Berikut ini narasi verbatim dari pandangan Dino.

“Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini.

Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam delapan belas bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.

Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar. Karena itu saya ada lima saran:

1. Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung satu jam atau paling banter dua jam, dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan. Contoh: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah tujuh belas kali menelepon Presiden Trump dan belum sekali pun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump, padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko. Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersial kelas ekonomi, memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya kepada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi presiden di tingkat tertinggi.

2. Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir. Konon sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb yang merupakan pemimpin barat progresif, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York tapi tidak pernah direspons entah kenapa. Dan dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina baru-baru ini, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspons, entah juga kenapa. Kami menyarankan Istana menerapkan satu plus delapan. Yaitu dalam menghadiri forum internasional (misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya), sembari menyampaikan pidato, presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir. Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08.

3. Saya juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya. Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, minimal seminggu sebelum hari H, dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri.

4. Saya juga menganjurkan untuk tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri.

5. Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Ini juga akan menghemat biaya karena perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama. Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage presiden yang harus selalu berada di samping presiden. Ingat, Menlu Hasan Wirayuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri.

Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka. Silakan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.

Saya Dino Patti Djalal. Speak truth to power. Speak truth to the people. Wisdom without fear.”

Narasi Dino langsung ramai. Banyak yang setuju. Tapi tak sedikit juga yang mengkritik balik.

Respon Seskab Teddy Indra Wijaya

Respons cepat datang dari Teddy Indra Wijaya. Lewat video berdurasi 6 menit, Senin 1 Juni 2026, ia meluruskan beberapa poin.

Respons Seskab Teddy Indra Wijaya itu diunggah pada Senin, 1 Juni 2026 melalui akun Instagram resmi @sekretariatkabinet dan juga diunggah di YouTube Sekretariat Kabinet berjudul “Seskab Teddy: 7 Fakta Kunjungan Luar Negeri & Capaian Diplomasi Presiden Prabowo”.

Pertama, soal biaya. Teddy menegaskan, jika ada kelebihan dari anggaran negara, itu ditanggung pribadi oleh Presiden. Kedua, jumlah rombongan disebut sudah dipangkas drastis. Dari sebelumnya bisa lebih 120 orang, kini hanya sekitar 50–60 orang.

Teddy juga menekankan, dunia sedang tidak stabil. Konflik global terjadi di banyak wilayah. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, hubungan personal antar pemimpin dunia jadi krusial.

“Diplomasi itu bukan sekadar seremonial. Ada hasil nyata,” tegas Teddy.

Ia lalu membeberkan capaian. Mulai dari masuknya Indonesia ke BRICS, tarif nol persen di Uni Eropa, hingga investasi ribuan triliun rupiah. Semua disebut sebagai hasil diplomasi aktif Presiden.

Berikut ini verbatim pernyataan Seskab Teddy disimak dari Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu 3 Juni 2026.

“Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal.

Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan.

Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.

Kemudian yang kedua, jumlah rombongan ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua.

Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara ya.

Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UEA dan lain sebagainya ya.

Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya andalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Oke, untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam satu setengah tahun terakhir ini.

Yang pertama, Indonesia masuk BRICKS. Manfaatnya apa? Ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman. Harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman.

Kemudian yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa. Ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu. Tapi kapan tercapai? Ya, zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu.

Kemudian yang ketiga, total investasi yang masuk dalam satu setengah tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun (rupiah). Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih, bulan lalu Presiden Prabu ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.

Kemudian yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang ya dan itu dari banyak sekali negara, Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Eropa, banyak negara.

Kemudian yang kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan khususnya tahun ini itu lancar. Nyaris tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji.

Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop off logistik dari udara sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa. Kenapa itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan anak-anak Palestina di universitas di Indonesia. Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini dan lain sebagainya.

Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di laut bebas dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup gitu ya.

Dan ingat yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkrit nyata satu setengah tahun terakhir dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkritnya. Itu yang kita utamakan.

Kemudian yang terakhir masalah pertemuan dengan kepala negara lain di event-event tertentu. Jadi gini, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon. mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya.

Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu.”

Respon Habiburrohman

Tak berhenti di situ. Polemik makin ramai setelah komentar dari Habiburrahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota DPR, Selasa 2 Juni 2026 di akun Instagram.

Lewat pernyataannya, Habiburrahman mengkritik balik Dino. Ia menilai kritik tersebut tidak produktif. Bahkan cenderung menyerang secara politik.

Menurutnya, di tengah situasi global yang tidak pasti, Presiden justru harus aktif. Baik menerima tamu negara maupun melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Justru Presiden harus proaktif. Ini soal kepentingan nasional,” ujarnya.

Ia juga menyinggung etika. Sebagai mantan pejabat, Dino dianggap seharusnya lebih menahan diri dalam mengkritik pemerintahan yang sedang berjalan.

Berikut ini verbatim pernyataan Habiburrohman mengkritik balik pandangan Dino Patti Djalal.

“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal.

Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo. Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya.

Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara-negara lain.

Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo. Di negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya. Bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membandingkan kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat.”

Di sisi lain, publik justru makin ramai berdiskusi. Media sosial jadi arena debat terbuka. Ada yang fokus ke efisiensi anggaran. Ada juga yang melihat pentingnya diplomasi langsung.

Isu ini bukan sekadar soal perjalanan. Tapi juga soal gaya kepemimpinan dan strategi diplomasi Indonesia ke depan.

Perdebatan tentang perjalanan luar negeri Presiden yang bermula dari diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal belum mereda. Yang jelas, satu video berhasil memantik diskusi nasional. Dan publik kini ikut mengawasi, bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara efisiensi dan kepentingan global. (*)