KAMAKSI Dukung Rencana Audit Danantara terhadap Ratusan BUMN

Intrend.id -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap ratusan badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak, cucu, dan cicit perusahaannya.

KAMAKSI menilai rencana audit BUMN menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah sekaligus menelusuri apabila terdapat indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan hasil audit seharusnya tidak hanya dijadikan dasar evaluasi kelembagaan atau restrukturisasi perusahaan, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana.

Ia menegaskan bahwa audit keuangan memiliki perbedaan mendasar dengan audit investigatif maupun audit forensik.

Menurutnya, audit keuangan hanya berfokus pada penilaian kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit investigatif bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana, termasuk menelusuri pola transaksi, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

“Kami mendesak KPK mengusut setiap temuan yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi hingga kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, baik komisaris, direksi, maupun pejabat yang memiliki kewenangan terhadap BUMN terkait. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada dugaan keterlibatan mantan pejabat, termasuk mantan Menteri BUMN Erick Thohir, maka seluruh proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPK dan Danantara tidak boleh tebang pilih. Semua pihak yang terbukti berdasarkan proses hukum harus diproses tanpa pengecualian,” kata Joko dalam keterangan tertulisnya, Jumat 3 Juli 2026.

KAMAKSI menilai audit terhadap sekitar 750 entitas yang terdiri atas anak, cucu, dan cicit perusahaan BUMN harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu mengidentifikasi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini dinilai belum optimal.

Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara dikabarkan tengah menyiapkan audit komprehensif terhadap sejumlah perusahaan BUMN yang dinilai kurang produktif. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta melakukan penataan struktur perusahaan negara.

Dalam pandangan KAMAKSI, audit yang dilakukan tidak cukup hanya berupa audit keuangan, melainkan perlu diperluas menjadi audit investigatif atau audit forensik apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Audit jenis tersebut dinilai mampu mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, dugaan penyalahgunaan kewenangan, potensi kerugian negara, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

“Kami berharap Danantara melakukan audit secara menyeluruh dan mendalam. Apabila hasil audit menemukan indikasi tindak pidana, maka temuan tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN,” ujar Joko.

KAMAKSI berharap proses audit dan tindak lanjut atas setiap temuan BUMN nantinya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan milik negara. (*)